Semarang — Sidang perkara lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jawa Tengah, Jalan Borobudur, Semarang, Selasa (2/12/2025). Sidang kali ini kembali menjadi sorotan publik setelah Juliyatmono, Bupati Karanganyar periode 2013–2023, disebut kembali mangkir dari pemanggilan sebagai Saksi.

Puluhan anggota ORMAS BARINDO Kabupaten Karanganyar hadir mengawali konferensi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, termasuk desakan agar proses hukum terhadap mantan bupati Karanganyar itu segera dituntaskan.

Ketua Barindo Karanganyar, Tukino, menyampaikan sikapnya di depan pengadilan.

Ia menegaskan bahwa Barindo mendukung penuh Kejari Karanganyar agar “tegak lurus” dalam menyikapi kasus korupsi Masjid Agung Karanganyar.

Tukino juga meminta Kejari untuk segera menetapkan status Juliyatmono sebagai tersangka, sesuai dengan apa yang menurutnya sering disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa Juliyatmono menerima aliran uang hasil korupsi dari proyek tersebut.

“Kami meminta Kejari Karanganyar menyatakan tegas, tegak lurus, dan tidak ragu menetapkan Juliyatmono sebagai tersangka. JPU pun sudah berkali-kali menyampaikan dalam kontradiksi bahwa ada aliran uang yang menerima Juliyatmono. Maka tidak ada alasan untuk menundanya,” tegas Tukino.

Isi Sidang: Bendahara PT MAM Energindo Ungkap Aliran Dana Rp 8,5 Miliar

Dalam sidang hari ini, JPU menghadirkan Bendahara PT MAM Energindo, Irma, yang memberikan keterangan kunci. Ia menyatakan bahwa perusahaan mencatat pengeluaran dana sebesar Rp 8,5 miliar yang berkaitan dengan proyek Masjid Agung.

Rinciannya sebagai berikut:

• Rp 5 miliar disebut diberikan kepada Juliyatmono.
• Rp 3 miliar digunakan untuk operasional PT MAM Energindo.
• Rp 500 juta diberikan kepada Sunarto.
• Rp 500 juta untuk kebutuhan lain yang masih terkait pekerjaan.

Keterangan Saksi ini mempertegas aliran dana yang menjadi fokus JPU dan menjadi dasar semakin kuatnya tuntutan publik agar penyidikan dan penetapan tersangka berjalan tanpa hambatan.

Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Perkembangan terbaru di perdamaian semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar penanganan kasus ini dilakukan tanpa tebang pilih. Publik berharap Kejari Karanganyar serta aparat penegak hukum lainnya dapat segera mengambil langkah tegas agar perkara korupsi yang merugikan masyarakat ini tidak berlarut-larut.

Khnza Haryati