Kupang-NTT — Tokoh Akademisi Dr. Patrisius Kami, S.Pd, M.Hum yang kini menjabat Rektor Universitas Aryasatya Deo Muri (Unadri) Kupang angkat bicara di tengah polemik Pilkada langsung (One Man One Vote) atau Pilkada tidak langsung (Demokrasi Keterwakilan melalui DPRD). 

Akademisi muda asal Kabupaten Ende ini menyebut wacana mekanisme Pilkada yang tengah menjadi sorotan publik adalah hal yang dinamis dalam catur perpolitikan tanah air. Esensinya negara tetap menjalankan roda pemerintahan secara kondusif, aman dan damai.

“Melihat wacana yang berkembang saat ini, berkaitan dengan Pilkada yang diwacanakan melalui DPRD, bagi saya, itu suatu hal yang dinamis dalam politik di Indonesia, benar bahwa esensi demokrasi yaitu setiap orang mempunyai hak untuk menentukan siapa pun kepala daerah, tetapi bagi saya yang terpenting adalah negara itu tetap dalam suatu kondisi yang kondusif, aman dan damai”. Pengungkapannya.

Pria yang akrab disapa Dr. Patris ini juga mengajak masyarakat NTT bijak dalam melihat wacana Pilkada secara langsung atau tidak langsung serta selalu menjaga keharmonisan sosial dalam menyampaikan pikiran dan pendapat.

“Vox Populi Vox Dey, rakyat adalah suara Tuhan, itu penting, tapi esensi pemilihan kepala daerah jauh lebih penting, bagi saya soal pemilihan apapun kita masyarakat Nusa Tenggara Timur harus lebih bijak melihat wacana ini, apapun keputusannya, saya percaya negara ini memiliki konstitusi dan koridor hukum yang kuat, silahkan berpendapat, silahkan memberikan pemikiran tapi tentu tidak menghilangkan keharmonisan sosial yang terjaga saat ini.” himbaunya

Lebih lanjut Dr. Patris mengemukakan bahwa fundamental kepentingan saat ini adalah membangun peradaban melalui peningkatan SDM, ekonomi masyarakat dan mendorong kemajuan infrastruktur, berkaitan dengan soal Pilkada, ruang konsolidasi dan dialog menjadi wadah bagi elite politik untuk menentukan kebijakan politik.

“Yang paling mendasar dan jauh lebih penting adalah bagaimana peningkatan SDM, peningkatan ekonomi, peningkatan infrastruktur bisa terus terjaga, soal Pilkada langsung atau tidak langsung, kita percaya bahwa dinamika politik, dinamika di dalam wacana ini tetap dijalankan sebagaimana mestinya, kita dianggap petinggi-petinggi atau yang berkepentingan di negara ini mau konsolidasi, berdialog, berdiskusi bersama sehingga tidak terjadi kejadian dan mendapatkan informasi yang komprehensif.” Terangnya.

Sama diketahui, opini publik kini terbelah dalam pro kontra mekanisme pemilihan kepala daerah, pemilihan langsung dinilai boros anggaran dan rentan Money Politic tapi secara konstitusional pengawasan tetap berada di tangan rakyat, sementara Pilkada tidak langsung atau demokrasi keterwakilan melalui DPRD dinilai lebih efisien dan hemat anggaran tapi dianggap merampas kedaulatan rakyat dan menghianati kedaulatan rakyat.

Khnza Haryati